Hukum

Dua Masalah Terbesar Indonesia

Avatar Written by In Initia Iqbal
· 2 min read >

Berbicara tentang masalah, tidak pernah sebentar. Ini  akan saya jelaskan dengan cukup panjang dalam versi saya. Ada beberapa masalah Indonesia–yang menurut saya–sangat genting dan harus diatasi dengan tempo sesingkat-singkatnya:

·    Penegakan hukum untuk Kekerasan seksual pada wanita dan anak

Sebelum masuk ke pembahasan permasalahan, mari kita lihat data kekerasan seksual pada wanita yang dilansir tempo.co, di bawah ini:

Sumber: tempo.co

Selama 15 tahun atau sepanjang tahun 1998-2013, Komnas Perempuan mencatat terjadinya 400.939 kasus kekerasan terhadap perempuan yang sudah dilaporkan, di mana sebanyak 93.960 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual acap kali terjadi di ranah personal, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan anggota keluarga terdekat, hingga kasus kekerasan seksual di ranah publik.

Lebih mengerikan lagi, walaupun perlindungan hukum untuk kekerasan atau pelecahan seksual sudah ada di KUHP, namun itu hanya mengatur perbuatan pemerkosaan, perbuatan cabul, prostitusi dan aborsi, serta definisinya terbatas.

Sempitnya definisi pelecehan seksual itu membuat sulitnya wanita untuk mencari perlindungan hukum.

Contoh : seorang lelaki memperlihatkan kemaluannya kepada wanita, sehingga membuat wanita tersebut takut dan panik. Nah, kegiatan tersebut belum termasuk pelecehan seksual menurut KUHP, karena belum ada kontak fisik antara wanita dan lelaki itu. Jadi hal tersebut tidak termasuk melanggar hukum. Bisa dibayangkan jika wanita tersebut tidak dapat melaporkan dan si lelaki bisa sesuka hatinya melakukan hal yang sama kepada wanita lainnya.  Mengerikan.

Mengapa saya mengklasifikasikan masalah kekerasan seksual terhadap wanita dan anak menjadi salah satu masalah besar Indonesia?

Oleh sebab itu, Indonesia memang amat sangat membutuhkan regulasi khusus untuk mencegah kekerasan seksual pada wanita, yang salah satunya melalui RUU Penghapusan Kekeraan Seksual. RUU terseut telah diajukan sejak tahun 2016.

Lucunya, meski sudah menjadi prioritas dalam PROLEGNAS, DPR masih belum mengesahkan RUU PKS karena salah satu partai menolak rancangan tersebut dengan alasan UU tersebut pro LGBT dan Zina. 

 Wanita itu ibarat sekolah pertama untuk anak-anaknya. Peran wanita juga sangat kompleks dan penting untuk kemajuan suatu negara. Sayang sekali jika suatu negara ingin maju, namun luput memberi perlindungan hukum  yang menyeluruh kepada kaum perempuan.

·    SDM yang masih belum  siap untuk menyambut Revolusi Industri 4.0

Sudah tidak asing dong, di telinga dengan kata-kata hits nan keren “Mari kita bersiap menyongsong Revolusi Industri 4.0”?

Nah, menurut saya salah satu masalah terbesar Indonesia lainnya adalah tingkat kesiapan sumber daya manusia di Indonesia dalam menyambut Revolusi Industri 4.0. Sebetulnya ini merupakan tantangan yang kompleks dan antar disipliner. Mulai Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan  Sumber Daya Manusia.

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern. Teknologi digital juga sangat membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui distance learning, pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui fin-tech, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce.

Namun di sisi lain, perkembangan Revolusi  Industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya beberapa pekerjaan di dunia. Riset dari Mckinsey memperkirakan 60%  jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8% potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi- transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara.

Dengan sistem manajemen dan kurikulum yang masih diprotes sana-sini, saya jadi sedikit skeptis dengan tingkat kesiapan SDM Indonesia. Belum lagi, kurikulum Indonesia yang dikritik habis oleh masyarakat, karena tidak adanya kecocokan dengan dunia industri.

Data terakhir PISA 2015-2016 menunjukkan Indonesia masih peringkat 62 dari 72 negara untuk kategori pendidikan, di saat negara sebelah sudah menduduki posisi pertama. 

Tetapi, selalu ada harapan jika mau bekerja keras.

Bukankah di setiap revolusi akan membawa manusia kepada peradaban yang lebih baik?

Written by In Initia Iqbal
Pembelajar yang kadang mengajar. Mencintai diskusi tentang buku, pendidikan, sosial, bisnis, jalan-jalan dan kuliner. Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *